Berbagai Macam Anggapan Sri Mulyani Mendapatkan Kursi Menteri Keuangan
Ontimes.id, Jakarta – Kisruh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pimpinan DPR kini dikaitkan ke permasalahan politik. Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Sri Mulyani pernah mengakhiri pengabdiannya sebagai menteri di tahun 2010 karena desakan politik.
Yustinus menjelaskan di tahun 2010, Sri Mulyani terpaksa mundur dari jabatan Menteri Keuangan bahkan langsung meninggalkan Indonesia karena tak mendapatkan dukungan politik. Hal ini diungkap Yustinus lewat cuitannya di akun Twitter pribadinya @prastow.
“Tahun 2010 Sri Mulyani mengakhiri pengabdian dan terpaksa meninggalkan Indonesia karena tak mendapat dukungan politik,” ungkap Yustinus Jumat (3/12/2021).
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Siapkan Rp414 T untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Kini menurut Yustinus masalah desakan politik kembali menghampirinya Sri Mulyani dalam kisruh dengan Pimpinan MPR. Hanya saya, kali ini Sri Mulyani nampaknya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga publik.
Masalah begini, menurut Yustinus, menjadi risiko dan konsekuensi seorang pejabat tinggi publik. “Tahun 2021, Sri Mulyani diserang dan diminta dipecat, tetapi mendapat dukungan penuh Presiden dan publik. Risiko dan konsekuensi bekerja untuk rakyat,” ungkap Yustinus.
Secara kilas balik, tekanan politik memang membuat Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di medio 2010 silam. Karena tak dapat dukungan politik, per Juni 2010 dia mundur dan langsung mengambil posisi strategis di Bank Dunia.
Dalam catatan Publik, Sri Mulyani pun mengakui hal itu. Desakan politik membuatnya terpaksa mundur. Dia merasa dipojokkan dalam panggung politik, saat itu sebagai pembantu pemerintah dirinya merasa tidak lagi dikehendaki dalam sebuah sistem politik.
Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam kuliah umum yang bertemakan Kebijakan Publik dan Etika Publik di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (18/05/2010).
“Mengapa Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan? Tentu ini sudah ada dalam kalkulasi, di mana saya anggap sumbangan dan kepentingan saya sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam suatu sistem politik,” ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga: Sebagai Presidensi G20, Indonesia Siap Fasilitasi Upaya Pemulihan Ekonomi Global
Kasus bailout atau penyelamatan Bank Century yang kala itu diputuskan Sri Mulyani dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) jadi masalahnya. Banyak pihak yang menilai langkah itu salah diambil Sri Mulyani.
Padahal, Sri Mulyani menilai terkait penyelamatan Bank Century, semua keputusan telah diambil berdasarkan aturan yang berlaku. KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat itu dijabat Boediono sudah melakukan pengujian dan analisa berdasarkan informasi dan data yang ada. Kala itu penolakan soal bailout Bank Century sampai membuat DPR membentuk panitia khusus hak angket Century.
Kembali ke masalah yang dihadapi Sri Mulyani saat ini, Pimpinan MPR beberapa waktu lalu meminta Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kasus awalnya karena masalah pemotongan anggaran MPR.
“Atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan Saudari Menteri Keuangan karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kepada wartawan, Rabu (1/12/2021). (hd/nk)*