Ontimes.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo membahas soal pencegahan korupsi saat menghadiri Open Government Partnership Global Summit secara virtual.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pemimpin dunia, salah satunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Jokowi membahas pencegahan korupsi lewat transformasi digital. Dia menyebut transformasi digital dapat meningkatkan pelayanan publik.
“Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan,” kata Jokowi pada acara yang disiarkan kanal Youtube Open Government Partnership, Rabu (15/12).
Jokowi juga berbicara soal pelibatan publik dalam tata kelola pemerintahan. Dia menilai partisipasi publik perlu terus diperkuat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkata Indonesia telah melakukan hal tersebut. Salah satunya dengan penyediaan kanal aduan Lapor. Kanal itu telah melayani lebih dari 1 juta aduan dan aspirasi publik sejak 2015.
“Publik adalah mitra pemerintah, kepercayaan harus diperkuat dengan kemitraan yang terbuka dan inklusif,” tuturnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Kebijakan PPnBM Dongkrak Penjualan Mobil hingga 60 Persen
Baca Juga: Jajal Mobil Listrik, Jokowi: Semua Harus Ramah Lingkungan
Jokowi pun membahas prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan. Dia menyebut prinsip-prinsip itu semakin esensial dalam memastikan pelayanan publik di masa pandemi ini.
Jokowi membahas pencegahan korupsi lewat transformasi digital. Dia menyebut transformasi digital dapat meningkatkan pelayanan publik.
“Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan,” kata Jokowi pada acara yang disiarkan kanal Youtube Open Government Partnership, Rabu (15/12).
Jokowi juga berbicara soal pelibatan publik dalam tata kelola pemerintahan. Dia menilai partisipasi publik perlu terus diperkuat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkata Indonesia telah melakukan hal tersebut. Salah satunya dengan penyediaan kanal aduan Lapor. Kanal itu telah melayani lebih dari 1 juta aduan dan aspirasi publik sejak 2015.
“Publik adalah mitra pemerintah, kepercayaan harus diperkuat dengan kemitraan yang terbuka dan inklusif,” tuturnya.
Jokowi pun membahas prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan. Dia menyebut prinsip-prinsip itu semakin esensial dalam memastikan pelayanan publik di masa pandemi ini.
“Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif,” ungkap Jokowi. (fh/md).