Reshuffle Kabinet: Kepentingan Ekonomi atau Akomodasi Parpol Koalisi?

Ontimes.id, Jakarta – Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai hasil reshuffle kabinet hanya akomodasi kepentingan Presiden Jokowi dan Partai Politik (parpol) koalisi. Menurut Kamhar, publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.
“Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah,” kata Kamhar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/6/22).
Maka itu, publik bisa membaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Presiden Jokowi. “Bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan” Kata dia.
Untuk itu, politisi partai oposisi pemerintah itu mengatakan, publik tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan. “Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden, mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini”. Tandasnya.
BRIN dan YLKI NIlai Kapasitas dan Rekam Jejak Zulhas masih Kurang

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menganggap penunjukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) adalah hal yang meragukan.
Bahkan Ketua YLKI Tulus Abadi menganggap Mendag sebelumnya, Muhammad Lutfi memiliki kapasitas dan pengalaman yang lebih baik dari Zulhas.“Apalagi salah satu petinggi parpol dari Mendag Zulhas adalah pemilik kebun sawit. Dari kapasitas dan pengalaman justru bagusan Mendag yang lama,” tuturnya, Kamis (16/6/2022).
“Mendag baru kurang bisa diharapkan untuk bisa mengatasi persoalan rill konsumen, terutama soal pasokan kebutuhan pokok dan melambungnya harga-harga. Dalam hal ini (penunjukan Zulhas menjadi Mendag) Jokowi justru salah pilih”.Pungkas Tulus.
Senada dengan pernyataan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor mengatakan Zulhas tidak memiliki rekam jejak atau track record yang mumpuni dalam bidang perdagangan.
Firman pun menganggap Muhammad Lutfi justru memiliki rekam jejak yang lebih baik. “Yang dia (Zulhas) punya adalah posisi sebagai ketua umum partai yang dinilai Jokowi semakin loyal dan semakin dekat dengan ide-ide dia tentang pengelolaan negara”. Ungkapnya.
Janji Zulhas untuk Ketersediaan Minyak Goreng
Selain itu, ia juga berjanji akan membuat ketersediaan minyak goreng di masyarakat terjamin serta dengan harga terjangkau. “Soal minyak goreng yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya apresiasi yang sudah dikerjakan oleh Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman lain.”
“Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dan harga terjangkau,” ujarnya usai pelantikan. (fh/md).